PENGERTIAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau human resource department. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

B. Model Manajemen Sumber Daya Manusia

Di dalam memahami berbagai permasalahan pada manajelen sumber daya manusia dan sekaligus dapat menentukan cara pemecahannya perlu diketahui lebih dahulu model- model yang digunakan oleh perusahaan kecil tidak bias menerapkan model yang biasa digunakan oleh perusahaan besar. Model manajemen sumber daya manusia yaitu:

1.      Model Klerikal

Dalam model ini fungsi departemen sumber daya manusia yang terutama adalah memperoleh

dan memelihara laporan, data, catatan-catatan dan melaksanakan tugas-tugas rutin. Fungsi

departemen sumber daya manusia menangani kertas kerja yang dibutuhkan, memenuhi

berbagai peraturan dan melaksanakan tugas-tugas kepegawaian rutin.

2.      Model Hukum

Dalam model ini, operasi sumber daya manusia memperoleh kekutannya dari keahlian di bidang hukum. Aspek hukum memiliki sejarah panjang yang berawal dari hubungan perburuhan, di masa negosiasi kontrak, pengawasan dan kepatuhan merupakan fungsi pokok disebabkan adanya hubungan yang sering bertentangan antara manajer dengan karyawan.

3.      Model Finansial

Aspek pinansial manajemen sumber daya manusia belakangna ini semakin berkembang karena para manajer semakin sadar akan pengaruh yang besar dari sumber daya manusia ini meliputi biaya kompensasi tidak langsung seperti biaya asuransi kesehatan, pension, asuransi jiwa, liburan dan sebagainya, kebutuhan akan keahlian dalam mengelola bidang yang semakin komplek ini merupakan penyebab utama mengapa para manajer sumber daya manusia semakin meningkat.

4.      Model Manjerial

Model manajerial ini memiliki dua versi yaitu versi pertama manajer sumber daya manusia memahami kerangka acuan kerja manajer lini yang berorientasi pada produktivitas. Versi kedua manajer ini melaksanakan beberpa fungsi sumber daya manusia. Departemen sumber daya manusia melatih manajer lini jdalam keahlian yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi kunci sumber daya manusia seperti pengangkatan, evaluasi kinerja dan pengembangan. Karena karyawan pada umumnya lebih senang berinteraksi dengan manajer mereka sendiri disbanding dengan pegawai staf, maka beberapa departemen sumber daya manusia dapat menunjukan manajer lini untuk berperan sebagai pelatih dan fsilitator.

5. Model Humanistik

Ide sentral dalam model ini adalah bahwa, departemen sumber daya manusia dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi sumber daya manusia di dalam organisasi. Spesialis sumber daya manusia harus memahami individu karyawan dan membantunya memaksimalkan pengembangan diri dan peningkatan karir. Model ini menggabarkan tumbuhnya perhatian organisasi terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan mereka.

6. Model Ilmu Perilaku

Model ini menganggap bahwa, ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku organisasi merupakan dasar aktivitas sumber daya manusia. Prinsipnya adlah bahwa sebuah pendekatan sains terhadap perilaku manusia dapa diterpkan pada hampir semua permasalahan sumber daya manusia bidang sumber daya manusias yang didasarkan pada prinsip sains meliputi teknik umpan balik, evaluasi, desain program dan tujuan pelatihan serta manajemen karir.

Manajemen personalia

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan  pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan pemberian kompensasi, pengintregrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai  tujuan berbagai individu, organisasi dan masyarakat. Definisi ini menggabungkan  fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operatif di bidang personalia.

Tugas seorang manajer sdm

·         Tujuan Organisasional

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

·         Tujuan Fungsional

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi.

·         Tujuan Sosial

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan.

·         Tujuan Personal

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika parakaryawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi.

Proses Manajemen SDM

Pengadaan Sumber Daya Manusia

Recruitment disini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi  yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud disini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi pengadaan disini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas.   Jadi bisa berupa recruitment from outside dan recruitment from within.

Recruitment from within merupakan bagian dari upaya pemanfatan SDM yang sudah ada, antara lain melalui pemindahan dengan promosi atau tanpa promosi. Untuk pengadaan pekerja dari luar tahapan seleksi memegang peran penting. Seleksi yang dianjurkan bersifat terbuka (open competition) yang didasarkan kepada standar dan mutu yang sifatnya dapat diukur (measurable). Pada seleksi pekerja baru maupun perpindahan baik promosi dan tanpa promosi, harus memperhatikan unsur-unsur antara lain; kemampuan, kompetensi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian.

Tahapan pemanfaatan SDM ini sangat memegang peranan penting, dan merupakan tugas utama dari seorang pimpinan. Suatu hal yang penting disini adalah memanfaatkan SDM atau pekerja secara efisien, atau pemanfaatan SDM secara optimal, artinya pekerja dimanfaatkan sebesar-besarnya namun dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan batas-batas kemungkinan pemanfaatan yang wajar. Orang tidak merasa diperas karena secara wajar pula orang tersebut menikmati kemanfaatannya.

Prinsip pemanfaatan SDM yang terbaik adalah prinsip satisfaction yaitu tingkat kepuasan yang dirasakan sendiri oleh pekerja yang menjadi pendorong untuk berprestasi lebih tinggi, sehingga makin bermanfaat bagi organisasi  dan pihak-pihak lain. Pemanfaatan SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang paling mudah dan sederhana sampai cara yang paling canggih.  Pemanfaatan SDM perlu dimulai dari tahap pengadaan, dengan prinsip the right man on the right job.

Pemeliharaan Sumber Daya Manusia

Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran (reward system) akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi.  Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal.  Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar, dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja tidak optimal.

Pemeliharaan SDM pada dasarnya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama hakikat manusianya.  Manusia memiliki persamaan disamping perbedaan, manusia mempunyai kepribadian, mempunyai rasa, karya, karsa dan cipta.  Manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan,  keinginan, kehendak dan kemampuan, dan manusia juga mempunyai harga diri.   Hal-hal tersebut di atas harus menjadi perhatian pimpinan dalam manajemen SDM. Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan sistem ganjaran (reward system), baik yang berupa finansial, seperti gaji, tunjangan, maupun yang bersifat material seperti; fasilitas kendaraan, perubahan, pengobatan, dll dan juga berupa immaterial seperti ; kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Pemeliharaan dengan sistem ganjaran ini diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap tingkat prestasi dan produktitas kerja.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi.  Apabila organisasi ingin berkembang seyogyanya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangaan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian.   Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment, yang menyangkut tiga aspek, yaitu : (1)  analisis organisasi, untuk menjawab pertanyaan : "Bagaimana organisasi melakukan pelatihan bagi pekerjanya", (2) analisis pekerjaan, dengan pertanyaan : " Apa yang harus diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya" dan (3) analisis pribadi, menekankan "Siapa membutuhkan pendidikan dan pelatihan apa". Hasil analisis ketiga aspek tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan atau kinerja pegawai yang ada di organisasi tersebut.

Kinerja atau performance dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disingkat "ACIEVE" yaitu : ability (kemampuan pembawaan), capacity (kemampuan  yang dapat dikembangkan), incentive (insentif material dan non-material), environment (lingkungan tempat kerja), validity (pedoman, petunjuk dan uraian kerja) dan evaluation (umpan balik hasil kerja). Dari beberapa faktor di atas, yang dapat diintervensi dengan pendidikan dan pelatihan adalah capasity atau kemampuan pekerja yang dapat dikembangkan, sedangkan faktor lainnya diluar jangkauan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Jogiyanto (2003), Beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta merupakan pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap resiko pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Cara menghitung Beta adalah dengan melakukan regresi antara return saham dengan return pasar. Nilai Beta pasar adalah 1, jika Beta lebih dari 1 menggambarkan bahwa portofolio investasi lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar atau index. Tingkat fluktuasi ini juga menggambarkan resiko dari portofolio tersebut.

Beta Pasar

Beta  pasar  merupakan  beta  yang  dihitung  dengan  data  pasar  dan  dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis diantara titik-titik return atau dengan teknik regresi.  Jika  menggunakan  teknik  regresi,  maka  variabel  dependennya adalah return-return sekuritas dan variabel independennya adalah return-return pasar. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat  didasarkan  pada  model  indeks  tunggal  atau  model  CAPM. Kelebihan dari beta return pasar ini adalah beta ini mengukur respon dari masing-masing  sekuritas  terhadap  pergerakan  pasar.  Beta  pasar  ini dihitung berdasarkan hubungan data pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik perusahaan seperti misalnya pembayaran dividen.

Beta Akuntansi

Beta  akuntansi  merupakan  beta  yang  dapat  diestimasi  dengan menggunakan  data  akuntansi  seperti  misalnya  laba  akuntansi.  Beta akuntansi dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan regresi. Beta akuntansi  diperoleh  dari  koefisien  regresi  dengan  variabel  dependen perubahan  akuntansi  dan  variabel  independen  adalah  perubahan  indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar.

Beta Fundamental

Beta  fundamental  merupakan  beta  yang  dihitung  berdasarkan  variabel-variabel  fundamental  perusahaan.  Beta  fundamental  ini  berhubungan secara  langsung  dengan  perubahan  karakteristik  perusahaan,  karena  beta ini dihitung menggunakan data karakteristik tersebut.

Beta Untuk Pasar Modal Berkembang bias

Beta yang bias disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron (non-synchronous trading). Perdagangan tidak sinkron ini terjadi di pasar yang transaksi perdagangannya jarang terjadi atau disebut dengan pasar yang tipis (thin market). Pasar yang tipis merupakan ciri dari pasar modal yang sedang berkembang. Dan karena Bursa Efek Jakarta (BEJ) merupakan pasar modal yang sedang berkembang, maka terjadi perdagangan yang tidak sinkron berakibat Beta bias sehingga perlu dikoreksi. Oleh karena itu Beta koreksi adalah salah satu cara mengkoreksi Beta yang bias yang terjadi dipasar yang sedang berkembang.

Perdagangan Tidak Sinkron

Beta sebagai pengukur volatilitas mengukur kovarian return suatu sekuritas dengan return pasar relatip terhadap risiko pasar. Kovarian dalam perhitungan Beta ini menunjukkan hubungan return suatu sekuritas dengan return pasar pada periode yang sama, yaitu periode ke-t.

Perhitungan Beta akan menjadi bias jika kedua periode tersebut tidak sinkron, yaitu periode return pasar adalah periode ke-t dan periode return sekuritas bukan periode ke-t, misalnya periode ke t-1 atau t-2 dan setarusnya. Periode ke-t dapat berupa harian (untuk menghitung Beta harian), mingguan (untuk menghitung Beta mingguan) atau bulanan (untuk menghitung Beta bulanan).

Ketidak-samaan waktu antara return sekuritas dengan return pasar dalam perhitungan Beta disebabkan karena perdagangan sekuritas – sekuritasnya yang tidak sinkron (non-synchronous trading). Perdagangan tidak sinkron terjadi karena beberapa sekuritas tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu. Akibatnya untuk sekuritas ini, harga – harganya pada periode ke-t sebenarnya merupakan harga – harga sebelumnya yang merupakan harga- harga terakhir kalinya diperdagangkan, bukan harga-harga hasil perdagangan pada periode ke-t.

Sebagai misalnya adalah harga sekuruitas ‘A’ terakhir kali di perdagangkan adalah pada tanggal 27 bulan ini dan tidak diperdagangkan lagi sampai akhir bulan tanggal 31 pada waktu menghitung Beta menggunakan data akhir bulan untuk sekuritas ‘A’, terjadi ketidak-sinkronan, yaitu harga ‘A’ hasil dari transaksi tanggal 27 dihubungkan dengan harga indeks pasar pada tanggal 31.

Ketidak-sinkronannya, juga terjadi dalam perhitungan Beta untuk sekuritas lainya, yaitu harga sekuritas ini pada tanggal 31 dihubungkan dengan harga indeks pasar walaupun pada tanggal 31 yang sama, tetapi dibentuk dari harga sekuritas yang bukan pada tanggal 31. Bias ini akan semakin besar dengan semakin banyaknya sekuritas - sekuritas yang tidak aktif diperdagangkan, sehingga harga indeks pasar pada periode tertentu sebenarnya dibentuk dari harga-harga sekuritas periode sebelumnya.

Perdagangan tidak sinkron juga sering terjadi dalam satu hari perdagangan. Perdagangan sinkron terjadi jika beberapa sekuritas hanya diperdagangkan pada pagi hari saja yang harganya kemudian dibawa sampai pasar ditutup yang kemudian harga ersebut digunakan untuk menghitung indeks pasar pada pagi hari itu. Bias ini terjadi karena anggapannya indeks pasar dihitung dari harga-harga sekuritas yang diperdagangkan sampai detik terakhir pasar ditutup pada hari itu. Karena masalah perdagangan tidak sinkron disebabkan oleh masalah periode waktu, maka masalah ini juga disebut dengan periodicity problem dan intervalling problem.

Koreksi Terhadap Bias

Metode yang dapat digunakan untuk mengkoreksi Bias yang terjadi untuk Beta Sekuritas akibat perdagangan tidak sinkron. Yang diantaranya adalah yang diusulkan oleh Fowler dan Rorke (1983).

·         Metode Fowler dan Rorke

Metode Dimson memang merupakan metode yang sederhana. Metode ini sederhana, karena (1) hanya menggunakan sebuah pengoperasian regresi berganda saja dan (2) Beta yang dikoreksi didapatkan dengan hanya menjumlahkan koefisien – koefisien yang diperoleh dari regresi berganda tersebut. Fowler dan Rorke (1983) beragumentasi bahwa metode Dimson yang hanya menjumlahkan koefisien – koefisien regresi berganda tanpa memberi bobot akan tetap memberikan Beta yang bias. Untuk satu periode lead dan satu lag.

Koreksi Beta yang menggunakan banyak periode lag dan lead bukannya mengurangi bias yang terjadi, tetapi sebaliknya meningkatkan bias yang terjadi. Hal ini disebabkan karena frekwensi ketidak sinkronan relatif jarang terjadi. Jika perdagangan sudah sinkron, maka koreksi dengan lag dan lead bukannya mengurangi sinkron yang terjadi, tetapi sebaliknya akan membuat 17

tidak sinkron.

Koreksi dengan banyak periode lag dan lead akan memberikan hasil yang baik untuk kasus – kasus yang frekwensi tidak sinkronnya tinggi, yaitu untuk kasus – ksus pasar modal yang sebagian basar sahamnya sering tidak aktif dalam waktu yang lama. Cara lain untuk mengkoreksi bias yang terjadi akibat perdagangan tidak sinkron yaitu dengan cara membuang observasi sampel yang menyebabkan terjadinya bias.

Perdagangan tidak sinkron ini terjadi karena beberapa saham tidak aktif diperdagangkan. Dengan demikian, cara koreksi ini dilakukan dengan membuang observasi yang menunjukkan perdagangan tidak aktif. Dengan membuang observasi ini, maka sampel yang digunakan hanya mengandung perdagangan yang sinkron. 

Untuk mengatasi bias Beta akibat tidak sinkronnya perdagangan sekuritas ini, maka beberapa metode dapat digunakan untuk mengoreksi bias yang terjadi untuk Beta sekuritas akibat perdagangan tidak sinkron. Metode-metode ini diantaranya adalah yang diusulkan oleh Scholes dan Williams (1977), dan Dimson (1979). Scholes dan Williams memberikan solusi untuk mengoreksi bias dari perhitungan Beta akibat perdagangan tidak sinkron dengan rumus sebagai berikut (Jogiyanto, 2003) :

Dalam hal ini, β_1i adalah Beta sekuritas ke I yang sudah dikoreksi, β_i^-1adalah Beta yang dihitung berdasarkan persamaan regresi untuk Ri periode ke-t dengan return pasar (RM) periode lag t-1, β_i⁰ adalah Beta yang dihitung berdasarkan persamaan regresi periode ke t dengan RM periode ke t, β_i⁺¹ adalah Beta yang dihitung berdasarkan persamaan regresi periode ke t dengan RM periode lead t+1, korelasi serial antara RM dengan R_mt-1 yang dapat diperoleh dari persamaan regresi Rmt.

Metode Dimson menyederhanakan cara Scholes dan Williams ini dengan cara menggunakan regresi berganda, sehingga hanya digunakan sebagai pengoperasian regresi saja berapapun banyaknya periode lag dan lead. Untuk n-buah periode lag dan lead, rumus Beta dikoreksi menurut metode Dimson untuk sekuritas ke i adalah:

Ri,t = αi + β_i^-n R_mt-1 + …..+ β_i^-0 R_mt + ….. + β_i⁺ⁿ R_mt+n + ^ԑit

Ri,t adalah return sekuritas ke i periode ke t, R_mt-n adalah return indeks pasar periode lag t-n, dan R_mt+n adalah return indeks pasar periode lead t+n. Metode Dimson memang merupakan metode yang sederhana karena hanya menggunakan sebuah pengoperasian regresi berganda saja dan Beta yang dikoreksi hanya dijumlahkan dari koefisien-koefisien yang diperoleh dari regresi berganda tersebut. Fowler dan Rorke (dalam Jogiyanto, 2003) berargumentasi bahwa metode Dimson yang hanya menjumlahkan koefisien-koefisien regresi berganda tanpa memberi bobot akan tetap memberikan Beta yang bias. Untuk satu periode lag dan lead, koreksi Beta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1.      Operasikan persamaan regresi berganda seperti yang dilakukan di metode Dimson.  

2.      Operasikan persamaan regresi untuk mendapatkan korelasi serial return indeks pasar dengan return indeks pasar sebelumnya sebagai berikut:

R_{mt   =}  α_{i  +}  ρ_{1Rmt-1 +}  ^ԑ1

3.      Hitung bobot yang digunakan sebesar

4.      Hitung beta dikoreksi sekuritas ke I yang merupakan penjumlahan koefisien berganda dengan bobot.

β_i = W_i - β_i ^-1+ β_i⁰+ W_i. β_i⁺¹

Beta koreksi

Beta koreksi adalah salah satu cara mengkoreksi Beta yang bias yang terjadi dipasar yang sedang berkembang. Koreksi beta dengn menggunakan metode Scholes dan Williams dengan periode lead dan lag 1 adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997.

UU No.28 Tahun 2009 yang baru-baru ini disahkan oleh Pemerintah diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa yang dimaksud dengan pajak hiburan ?

1.2.2 Apa yang dimaksud dengan pajak hotel ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1.3.1 Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan

1.3.2 Untuk mengetahui apa tujuan kenaikan tarif Pajak Hiburan dan Pajak Hotel

1.3.3 Untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan tarif  Pajak Hiburan dan Pajak Hotel.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1    Pajak Hotel

2.1.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel.

Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.1.2 Dasar Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Bab 3 Pasal 4 tentang Objek Pajak Hotel). Dalam pengenaan Pajak Hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Bab 3 Pasal 6 tentang Pajak Hotel.

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginaapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain, telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (fitness corner), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

2.1.4 Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 Bab 2 Pasal 2 Ayat 3 tentang “Bukan Objek Pajak Hotel”,

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.

b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

d. Pertokoan, perkantoran; perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu hal-hal di bawah ini.

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, kondominium, dam sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis.

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 Bab 2 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 tentang “Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel”, subjek pajak adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

2.1.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak

= Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), dalam praktek pemungutan pajak hotel menggunakan dua sistem yaitu :

1. Sistem langsung.

Sistem langsung yaitu wajib pajak langsung membayar pajak ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) dinas pendapatan daerah dan kemudian Bendahara Khusus Pemerintah menyerahkan ke Bank Pembangunan (BPD) Daerah sebagai pemegang kas daerah.

2. Sistem Tidak Langsung. Yaitu tugas pungut dinas pendapatan daerah memungut pajak ke tempat wajib pajak berada kemudian menyertakan ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) pendapatan daerah dan diteruskan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2.1.8 Potensi dan Hambatan Pajak Hotel

Potensi merupakan daya, kemampun atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima pada keadaan seratus persen (Kesit Bambang Prakosa, 2003). Potensi pajak lebih besar daripada target yang ingin dicapai, apabila penerimaan pajak dapat mendekati target, maka pajak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pajak yang efektif dan efisien, nberrti pajak tersebut sudah termasuk pajak dalam kategori pajak yang mempunyai potensi. Berarti target pajak tersebut masih dapat ditingkatkan.

Dalam peningkatan suatu target untuk mendekati potensi yang ada, maka perlu juga diadakan pembenahan baik sarana maupun prasarana obyek pajak tersebut, dalam hal ini adalah hotel atau dengan adanya pembangunan sarana yang baru sehingga obyek pajak semakin meningkat dan potensi juga semakin meningkat. Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan adalah suatu kejadian atau keadaan yang menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang sedang dijalankan. Dalam hubungannya dengan perpajakan maka hambatan yang terjadi adalah pada masalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak, tenaga pemungut, peraturan-peraturan dan faktor-faktor lain yang ada.

2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Hotel

2.2.1  Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut.

Menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana memanfaatkan waktu luang untuk menghilangkan tekanan kejiwaan akibat pekerjaan yang melelahkan dan kejenuhan. Adapun ilmu sosiologi menilai pariwisata sebagai rangkaian hubungan yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara di suatu tempat dengan penduduk lokal.

Krapf Hunziker, seorang pakar pariwisata meyakini bahwa wisata adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh seorang yang bukan penduduk asli. Berdasarkan seluruh definisinya, pariwisata adalah fenomena yang terus berkembang. Lebih dari itu, industri ini telah menyelamatkan sejumlah negara dari krisis, dan memarakkan pertumbuhan ekonominya.

Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan (Karyono, 1997:21) :

1. Wisatawan lokal (local tourist), yaitu wistawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.

2. Wisatawan mancanegara (international tourist), yaitu wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang bersal dari luar negeri.

3. Holiday tourist adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur.

4. Business tourist adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.

5. Common interest tourist adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan Khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat dan lain-lain.

6. Individual tourist adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara sendiri-sendiri.

7. Group tourist adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok.

2.2.2 Jenis Hotel

Hotel dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut :

1) Jasa penginapan

2) Pelayanan makanan dan minuman

3) Pelayanan barang bawaan

4) Pencucian pakaian

5) Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada

didalamnya.

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a. City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinngiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c. Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

d. Motel (Motor Hotel)

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil Jumlah Hotel

2.2.3 Tingkat Hunian Hotel

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001).

2.4 Pengaruh wisatawan terhadap penerimaan pajak

Sebagai salah satu contoh  kota Yogyakarta tujuan wisata, Kota Yogyakarta banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan pada umumnya tertarik dengan sejarah, keanekaragaman budaya, maupun panorama alamnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah.

Di samping mendapat penghasilan pajak dari tempat-tempat wisata, pemerintah daerah juga akan mendapat penghasilan dari pajak yang dikenakan hotel terhadap tamunya. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta.

Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi  pemerintah. Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

2.5 PAJAK HIBURAN

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

·         Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan  ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditontotn atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

·         Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

·         Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

·         Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

·         Tanda masuk adalah semua tanda atua alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk aapa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalsasu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (membership), dan sejenisnya.

·         Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.5.2 Objek Pajak

Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 42 bahwa:

1.    Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

2.    Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar, golf, dan boling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);dan

j. pertandingan olahraga.

3. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 43 bahwa:

1.      Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

2.      Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.5.4 Dasar Pengenaan Pajak

Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 44 bahwa:

1.    Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

2.    Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

2.5.5 Tarif Pajak

Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 45 bahwa:

1.    Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

2.    Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pakak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

4.  Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

2.5.6 Besaran Pajak Terutang

Disebutkan dalam UU PDRD No 28 tahun 2009 Pasal 46 bahwa:

Besaran pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44. Pajak Hiburan dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

2.6 Analisa Masalah

Pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Secara umum, tujuan adanya pajak adalah sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dan Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna memenuhi kas daerah yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Serta merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan untuk mendongkrak penerimaan perpajakan di daerah. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Dalam konteks Pajak Hiburan, Pemerintah kemudian memperluas basis Pajak Hiburan dengan membaginya ke dalam tiga kelompok tarif Pajak Hiburan yang diperkenankan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menariknya. Pertama, tarif maksimal 35% (tiga puluh lima persen), antara lain untuk pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, dan tontonan film. Kedua, tarif maksimal 10% (sepuluh persen) khusus untuk hiburan kesenian rakyat dan tradisional. Ketiga, bertarif maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), yakni untuk pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa.

Selain untuk tujuan umum, pajak dapat pula digunakan oleh pemerintah sebagai alat mencapai untuk tujuan-tujuan tertentu (regulerend), seperti membatasi dan mengurangi konsumsi barang yang berdampak negatif secara sosial, salah satunya yaitu kenaikan tarif Pajak Hiburan untuk tempat-tempat hiburan tertentu sebesar 75%. Kenaikan pajak hiburan hingga 75 persen mulai 1 Januari mendatang dimaksudkan untuk menekan tingkat kunjungan ke tempat-tempat hiburan tertentu, seperti panti pijat, karaoke, dan sauna. Penetapan tarif tinggi itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi pertumbuhan tempat hiburan mahal ini sebab harga bukan penentu utama datangnya konsumen ke tempat tersebut. Tarif ditinggikan dengan harapan pemerintah kabupaten/kota bisa mengambil manfaat maksimal.

Kenaikan tarif Pajak Hiburan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ini baru berlaku efektif pada 1 Januari 2010. Menurut Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Departemen Keuangan Budi Sitepu, ketiga jenis hiburan tersebut adalah hiburan mewah yang bukan tergolong kebutuhan pokok. Pajak tinggi itu ditetapkan pada jenis tempat hiburan tertentu yang dianggap memberikan pelayanan mewah dan dinikmati masyarakat berkecukupan. Tempat hiburan seperti panti pijat, karaoke, atau klab malam dikenai tarif tertinggi karena dianggap jasa mewah.

Hiburan tersebut dikenai tarif tertinggi karena tingkat elastisitas terhadap harga jual layanannya rendah. Artinya, meskipun tarif layanannya dinaikkan, tidak akan mengurangi jumlah konsumen sebab pengguna jasanya merupakan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Dengan demikian, penetapan tarif tinggi itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi pertumbuhan tempat hiburan mahal ini sebab harga bukan penentu utama datangnya konsumen ke tempat tersebut. Tarif ditinggikan dengan harapan pemerintah kabupaten/kota bisa mengambil manfaat maksimal.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan di atas dalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu cara meningkatkan APBD tapi pajak dan retribusi daerah itu harus dilaksanakan dengan benar dan adil oleh pemerintah maupun pembayar pajak, di kenakannya sanksi terhadap orang yang menunggak ataun menyalahkan aturan adalah hal yang benar, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. seperti juga dijelaskan di atas bahwa terdapat kategori-kategori atau kriteria-kriteria pajak.

Berapa tarif pajak yang di tetapkan yang harus sesuai tidak menjadi beban bagi pembayar pajak, di jelaskan juga jenis-jenis pajak apa saja yang di ambil sseperti pajak perhotelan, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Di harapkan dengan adanya pembayaran pajak dan retribusi daerah yang tidak membebani masyarakat pembayar pajak dapat berpran mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

http://yogyakarta.bps.go.id/index.php?r=site/page&view=ekondag.tabel.9-1-1

www.pajak.go.id

Marihot P Siahaan, S.E 2005. Pajak daerah dan Retribusi Daerah Edisi Pertama, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.