BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dua masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat adalah pengangguran dan inflasi, cara untuk mengatasi kedua masalah ekonomi tersebut dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi. Karena hal ini menunjukkan bahwa perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Masalah dari berbagai negara adalah masalah pengangguran dan menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu mengatasi masalah ini.
Sehingga peran pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi sangat diperlukan guna mengatasi masalah perekonomian yaitu pengangguran dan inflasi. Adapun tiga bentuk kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Pada pengangguran dibagi menjadi dua jenis yaitu berdasarkan penyebab dan berdasarkan ciri.
PENGANGGURAN
a. Pengangguran berdasarkan penyebab :
1. Pengangguran normal atau friksional
Adalah pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja.
2. Pengangguran siklikal
Adalah kemerosotan permintaan agregat dalam perusahan terhadap barang yang diproduksinya sehingga mengkibatkan perusahaan tersebut harus mengurangi karyawan.
3. Pengangguran struktural
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh kemerosotan produksi dalam industri yang disebabkan oleh beberapa faktor
4. Pengangguran teknologi
Adalah pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi.
b. Pengangguran berdasarkan ciri :
1. Pengangguran terbuka
Adalah pengangguran sebagai akibat dari pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari jumlah tenaga kerja.
2. Pengangguran tersembunyi
Adalah kelebihan tenaga kerja sehingga banyak yang menganggur.
3. Pengangguran bermusim
Adalah adanya musim tertentu yang menyebabkan bahan yang akan diproduksi tidak dapat dikelola.
4. Setengah menganggur
Adalah pengangguran underemployment yang hanya bekerja setengah menganggur.
Inflasi adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian dalam suatu negara. Pemerintah berusaha untuk menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah tetapi bukan berarti tingkat inflasi menjadi nol persen. Hal tersebut merupakan masalah inflasi yang terjadi dalam perekonomian dalam suatu negara. Adapun berbagai macam inflasi, sebagai berikut :
1. Inflasi tarikan permintaan
Adalah adanya kenaikan permintaan yang mengakibatkan perusahaan menambah produk untuk menaikkan pendapatan nasional secara riil.
2. Inflasi desakan biaya
Adalah adanya kenaikan permintaan yang mengakibatkan penambahan produksi dan penambahan tenaga kerja sehingga menyebabkan tingkat upah tenaga kerja meningkat dan biaya produksipun ikut meningkat.
3. Inflasi diimpor
Adalah adanya kenaikan harga barang yang diimpor dan menyebabkan terjadinya staginflasi atau inflasi ketika pengangguran adalah lebih tinggi, misal adanya penurunan nilai mata uang.
4. Inflasi merayap dan hiperinflasi
Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga yang sangat lambat sedangkan hiperinflasi adalah proses kenaikan harga yang sangat cepat.
Pada masalah perekonomian ini, inflasi mempunyai beberapa efek buruk dalam jalannya suatu keadaan ekonomi dalam suatu negara. Beberapa efek tersebut antara lain :
a. Menyebabkan dampak negativ pada perkembangan ekonomi.
b. Barang-barang impor relativ murah.
c. Banyak investor yang menggunakan uang dengan tujuan spekulasi.
d. Menurunkan pendapatan riil orang-orang berpendapatan tetap.
e. Mengurangi nilai kekayaan dalam bentuk uang.
f. Memperburuk pembagian kekayaan.
BAB II
PENDEKATAN TEORI
Kebijakan pemerintah yang selama ini digunakan untuk mengatasi masalah perekonomian seperti pengangguran dan inflasi adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut digunakan untuk meningkatkan perekonomian dalam suatu negara.
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN.
Kebijakan fiskal pemerintah dikemukakan oleh beberapa ahli seperti para ahli ekonomi klasik dan teori keynes. Kedua ahli tersebut mengemukakan arti penting suatu kebijakan fiskal pemerintah dan merupakan tujuan atas berlakunya kebijakan tersebut.
Keynes mengemukakan bahwa kebijakan fiskal berperan dalam menstabilakan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang dikehendaki. Sedangkan para ahli ekonomi klasik mengemukakan bahwa kebijakan fiskal berperan dalam menekankan tentang perlunya menjalankan anggaran belanja seimbang dan menggunakan sistem pasar bebas dimana tidak ada campur tangan dari pemerintah.
Kebijakan fiskal secara umum adalah wujud tindakan pemerintah untuk menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Langkah pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menambah pengeluaran, mengurangi pajak yang dipungut dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan.
Kebijakan fiskal juga merupakan langkah-langkah pemerintah dalam perpajakan dan pengeluarannya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Pada analisis IS-LM kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang berhubungan dengan pendapatan.
Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
- Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)
- Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
- Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
- Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
- Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
- Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Tujuan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.
BAB III
PEMBAHASAN
A. KEBIJAKAN FISKAL
Dalam kebijakan fiskal, inflasi dikendalikan dengan surplus anggaran. Cara yang tepat adalah dengan mencetak uang dan pemerintah harus menjamin dengan cadangan devisa yang cukup. Pada kebijakan fiskal berlaku 2 kebijaksanaan :
1. Kebijaksanaan Ekspansif
Kebijaksanaan ekspansif adalah kebijaksanaan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi dalam perekonomian.
2. Kebijaksanaan Kontratif
Kebijakan kontratif adalah kebijaksanaan ekonomi makro yang tujuannya ialah untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian.
Permasalahan yang mungkin muncul dalam kebijakan fiskal :
1. Cara meningkatkan pajak
2. Menyeimbangkan komposisi pajak
3. Merancang pajak-pajak khusus
Macam-macam kebijakan fiskal :
1. Functional finance
Adalah pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional.
2. The managed budget approach
Adalah pendekatan pengelolaan anggaran.
3. The stabilizing budget
Adalah stabilisasi anggaran yang otomatis. Apabila gagal pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi.
4. Balance budget approach
Adalah pendekatan anggaran belanjaseimbang, pemerintah berupaya memberi kepercayaan penuh kepada rakyat.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran APBN dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi.
B. KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter berhubungan dengan tingkat bunga dalam suatu perekonomian yaitu harga dimana uang yang bisa dipinjam dan pasokan total uang.
Instrumen Kebijakan Moneter
Untuk Mengatasi Overemployment dan Underemployment
Instrumen Kebijakan Moneter | Kondisi Overemployment | Kondisi Underemployment |
a.Operasi pasar terbuka b.Suku bunga ditingkatkan c.Tingkat cadangan wajib d.Kredit selektif e.Bujukan/imbauan moral | Menjual surat obligasi Ditingkatkan Ditingkatkan TMP | Membeli surat berharga Diturunkan Diturunkan EMP |
Efektivitas Kebijakan Moneter
Efektivitas kebijakan moneter ditunjukkan Kurva 8.4. Dengan mensimulasikan pergeserankurva IS dan kurva LM, efektivitas kebijakan moneter akan berpengaruh di tiga
daerah, yaitu:
a. Daerah jerat likuiditas kebijakan moneter tidak efektif. Pergeseran kurva LM dari
LM1 ke LM2 tidak dapat meningkatkan tingkat bunga. Tingkat bunga tetap pada
tingkat R sedangkan tingkat pendapatan nasional riil juga tidak mengalami perubahan.b.Daerah tengah kebijakan moneter kurang efektif. Kebijakan moneter hanya
menggeser sedikit tingkat pendapatan nasional riil.
c. Daerah Klasik kebijakan moneter sangat efektif. Pergeseran kurva IS akan
mengakibatkan pendapatan nasional naik lebih besar, yaitu dari Y2 ke Ye.
Fungsi Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia
1. Menjaga kestabilan ekonomi yang artinya pertumbuhan arus barang seimbang dengan arus barang dan jasa yang tersedia.
2. Menjaga kesetabilan harga, karena harga suatu barang merupakan hasil interaksi antar jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang berada di pasar.
3. Meningkatkat kesempatan kerja, pada suatu perekonomian stabil pengusaha akan mengusahakan investasi terhadap jumlah barang dan jasa, maka akan terdapat investasi serta membuka lapangan kerja baru yang akan menambah kesejahteraan bagi masyarakat.
4. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yakni dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk dalam negeri atau sebaliknya
5. Mengatasi pengangguran, yakni dengan cara Bank Sentral menurunkan suku bunga dan Kementrian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak dengan langkah ini investasi, pengeluaran pemerintahan, dan pengeluaran rumah tangga akan naik.
6. Mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dilakukan Bank Sentral adalah dengan mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga (konsumen). Seterusnya Kementrian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.
BAB IV
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Sedangkan, Kebijakan moneter adalah semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga.
Pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
BAB V
DAFTAR PUSTAKA
Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga
http://www.islamcendekia.com/2014/02/konsep-dan-fungsi-kebijakan-moneter.html . Diakses pada 24 September 2014 21:41
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter. Diakses pada 23 September 2014 14:02
http://pisoftskill.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal-dan-moneter-dalam.html. Diakses pada 23 September 2014 19:19
Sukirno, Sadino.2011.Makro Ekonomika Teori Pengantar.Jakarta : PT. Rajagrafindo persada
http://politik.kompasiana.com/2013/06/11/kasus-century-antara-kebijakan-moneter-dan-politik-567541.html. Diakses pada 25 September 7:04
0 comments:
Post a Comment